“Rembuk Stunting” upaya Pemkab Serang selamatkan balita

Serang, (Banten Kita) – Pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting pada balita di wilayahnya. Salah satunya melalui “Rembuk Stanting” bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, dan pemerintah desa serta puskesmas.

“Pada 2018 lalu gizi buruk menurun, tapi stunting masih terjadi. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap enteng persoalan ini,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah usai membuka “Rembuk Stunting” di salah satu hotel di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Rabu (29/07/2020). 

Dalam kegiatan yang bertemakan “Strategi konvergasi stunting di Kabupaten Serang” itu, Tatu menekankan seluruh OPD, para camat di 29 kecamatan dan pemerintah desa, agar melaksanakan tugas dan peran aksi konvergensi dalam upaya penurunan stunting.

Menurut Tatu, persoalan stunting yang dialami anak balita bukan hanya berdampak pada bagian tubuhnya saja yang mengecil, tetapi bisa juga terjadi pada bagian otaknya. 

“Ini sangat membahayakan untuk generasi penerus di Kabupaten Serang kalau ini tidak ditangani dengan serius, karena persoalan tingkat kecerdasan berarti untuk generasi kedepan,” katanya.

Oleh sebab itu kata Tatu, dinkes mengadakan acara rembuk penanganan stunting secara menyeluruh, dengan melibatkan semua OPD, camat, puskesmas, dan kepala desa. 

Pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, misalnya dengan memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat  akan pentingnya kesehatan.

“Itu bukan hanya tugas dinkes, para kepala desa juga harus duduk bersama rembuk menangani persoalan stunting ini. Dan dalam penanganannya tentu perlu didukung dengan anggaran, maka dalam rembuk ini juga Bappeda hadir. Ini tugas semua stake holder,” tegas Tatu. 

Tatu yang juga didampingi Kepala Dinkes Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi, menjelaskan, banyak faktor terjadinya stunting yang dialami balita. Kemungkinan, awal mulanya wanita atau ibu hamil kurang asupan gizi yang baik. 

Dengan demikian, faktor terjadinya stunting bukan hanya dari segi perekonomian yang kurang mampu, namun sebaliknya bisa terjadi.

“Seperti anak gadis yang ingin langsing, sehingga kurang asupan yang bergizi, mereka menjadi anemia. Nah pemahaman ini harus masuk di sekolah tingkat SMA, walalupun bukan kewenangan kita (pemda), agar mereka tahu perjalanan panjang terjadinya stunting terhadap anak balita,” kata Tatu.

Ia menambahkan, sebagai upaya bersama, maka para kepala desa pun harus menyiapkan anggarannya untuk penanganan stunting. 

Kepala Dinkes Kabupaten Serang, dr Agus Sukmayadi mengatakan,  dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, pihaknya akan terus memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat terutama para remaja putri dan keluarganya agar mengonsumsi  asupan gizi yang baik. 

“Itu yang pertama kami lakukan. Kemudian yang kedua, pada saat  pra konsepsi atau pra nikah di informasikan kepada calon pengantin, saat hamil 3 bulan akan kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan buku KIA,” kata Agus.

Agus menambahkan, stunting merupakan permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama atau kronis, itu terjadi sejak bayi dalam kandungan. 

“Karena saat hamil sang ibu kurang mengkonsumsi makanan bergizi,” ujarnya.

Agar stunting tidak meluas di Kabupaten Serang, sebut Agus, akan dilakukan pencegahan dan penanggulangan yang difokuskan terhadap 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak saat perkembangan janin di dalam kandungan hingga usia anak 2 tahun. 

“Namun tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab stake holder yang ada di Kabupaten Serang,” ujarnya.

Dia memaparkan, jumlah balita berusia satu sampai dua tahun yang menderita stunting berdasarkan data yang tercatat hingga 2020 sebanyak 7.189 anak. 

“Dengan rembuk stunting ini kita mencoba untuk melakukan pencegahan agar tidak meluas terjadi. Kemudian penanganan pola asuh yang baik bagi penderita stunting,” katanya. (Luk/Ant)